Gubernur Maluku Harus Bangun Ekonomi Rakyat, Bukan Merusaknya

Oleh: Muhamad Taib Warhangan, SH, MH.

Pembangunan ekonomi rakyat adalah mandat utama yang diwariskan dari visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto: menghadirkan kesejahteraan yang merata, adil, dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk di tanah Maluku.

Dalam semangat itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memikul tanggung jawab yang tidak ringan: memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke wilayah ini benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan justru mengorbankan mereka.

Sudah saatnya Pemprov Maluku berhenti memeluk mimpi tentang pertumbuhan ekonomi yang hanya terlihat dari angka statistik, sementara di lapangan rakyat terus terpinggirkan.

Investasi bukan sekadar modal asing atau domestik yang masuk, tetapi seharusnya hadir sebagai kekuatan yang menumbuhkan kemandirian ekonomi lokal dan menjaga kelestarian alam serta budaya kita.

Lihatlah Buru Selatan. Di sana, situs sejarah dan sumber kehidupan rakyat—Air Jin—dirusak oleh aktivitas perusahaan bernama PT Nusa Padama. Air yang dulu jernih kini keruh, hutannya gundul.

Apa untungnya rakyat dari investasi semacam itu? Apakah sungai yang rusak dan kampung yang kehilangan sumber air bisa disebut sebagai kemajuan?

Lihat pula Kecamatan Batabual. Kawasan yang kaya kayu ditebang habis-habisan oleh para pemegang izin, tapi jalan dan jembatan yang dijanjikan tak kunjung dibangun.

Rakyat di sana hanya mendapat debu dan jalan tanah, sementara kayu-kayu keluar dari hutan mereka tanpa jejak kesejahteraan yang tertinggal.

Ini bukan sekadar soal pengawasan, ini soal keberpihakan. Gubernur Hendrik harus berani berkata: “Kami butuh investasi yang adil!” Jangan lagi ada investasi yang hanya memperkaya segelintir dan meninggalkan luka bagi rakyat kecil.

Kalau benar hendak membangun ekonomi rakyat sesuai visi besar Presiden Prabowo, maka ukurannya jelas: apakah rakyat makin sejahtera? Apakah alam tetap terjaga? Apakah budaya dan kearifan lokal dihormati?

Kini saatnya Maluku punya pemimpin yang tidak hanya menandatangani izin, tapi juga menolak jika investasi itu tidak berpihak pada rakyat.

Jangan sampai sejarah mencatat bahwa Maluku dijual murah demi angka pertumbuhan yang semu.

Gubernur Hendrik Lewerissa, rakyat menunggu langkah tegasmu. Jangan biarkan Maluku hanya jadi halaman belakang bagi para pengusaha rakus. Mari bangun ekonomi yang benar-benar berpijak pada tanah sendiri, berpihak kepada rakyat sendiri.(*)