Minta KPK dan Kejagung Campur Tangan, Fraksi PPP DPRD Buru Curigai Proyek Bendungan Waeapo Sarat Masalah

Minta KPK dan Kejagung Campur Tangan, Fraksi PPP DPRD Buru Curigai Proyek Bendungan Waeapo Sarat Masalah

BantengIndonesia;Namlea,– Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten, Bambang Langlang Buana mencurigai, proyek Bendungan Waeapo, sarat masalah sehingga tidak rampung sesuai waktunya.
Hak itu diungkap Anggota DPRD Buru , Bambang Langlang Buana kepada awak media yang juga dipublis di akun Facebook miliknya sejak Rabu (10/7/2024).
Mengawali kicauannya, Bambang ikut juga menyertakan video saat rapat dengan pendapat (RDP) DPRD Buru dengan kontraktor Proyek Bendungan Waeapo tanggal 10 Pebruari tahun 2022 lalu.
“Menolak LUPA, 10 februari 2022 RDP Lintas Komisi DPRD Kab.Buru bersama pihak balai jalan dan jembatan wilayah Maluku dan tiga perusahaan yang menangani proyek strategis nasional bendungan Wai Apu dengan nilai kontrak diatas 2 Triliun,”tulis Bambang.
Bambang menegaskan, Proyek Bendungan Waeapo yang dimulai akhir tahun 2027 lalu, seharusnya selesai pada Maret 2023 lalu.
Dia menduga, karena sarat masalah , maka proyek itu belum juga selesai sampai Bulan Juli 2024 .
Bahkan patut diduga menjadi penyebab sebagian besar desa di tiga kecamatan Wayapo, Wailata dan Lolongquba terendam banjir yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat.
“Sehingga pihak yudikatif, khususnya KPK – RI dan Kejaksaan agung RI harus memberikan atensi khusus,”pinta Bambang.
Secara khusus, Bambang juga memberi taggar #kpk#kejagung#kejatimaluku#viral#sorotan dalam akun facebooknya.
Bambang yang kembali terpilih dalam pilegis lalu dan digadang-gadang bakal jadi Ketua DPRD Buru ini, mengaku prihatin atas musibah banjir besar yang telah terjadi dan menyebabkan ratusan rumah dan bangunan di tiga kecamatan terendam.
Sejak beberapa tahun lalu, Bambang telah memberikan peringatan kepada tiga perusahaan yang terlibat dalam proyek bendungan Waeapo agar bekerja dengan lebih profesional dan tunduk pada semua peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal pembayaran pajak.
Bambang juga menyoroti kurangnya responsibilitas dan bantuan dari pihak perusahaan kepada korban banjir. Dia merasa bersyukur dengan bantuan yang diberikan oleh masyarakat, organisasi masyarakat, TNI, dan Polri kepada korban banjir.
Dia juga menekankan pentingnya pembayaran pajak oleh perusahaan ke daerah, terutama karena sebagian besar material didapatkan dari lokasi setempat.(BI-04)