GEMPAR-SU Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan TA 2024–2025

Lensa Maluku,- Berdasarkan penelusuran dan informasi yang dihimpun, DLH Kabupaten Asahan menganggarkan sejumlah kegiatan dengan nilai fantastis, antara lain belanja pakaian dinas dan atribut, jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, honorarium petugas kebersihan hari khusus, belanja bahan bakar dan pelumas, suku cadang alat angkutan, serta pemeliharaan peralatan dan mesin.

Kordinator Gerakan Masyarakat Pegiat Anti Rasuah Sumatera Utara (GEMPAR-SU) Kamil Hasibuan menduga kasus ini melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Syamsuddin, S.H., M.H, selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Untuk Tahun Anggaran 2024, total anggaran dari pos-pos tersebut mencapai sekitar Rp11,53 miliar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 meningkat menjadi sekitar Rp11,78 miliar.

Namun, hasil investigasi lapangan GEMPAR-SU melalui wawancara langsung dengan sejumlah petugas kebersihan mengungkapkan bahwa:
Tidak seluruh petugas menerima pakaian dinas dan atribut sebagaimana yang telah dianggarkan;
Honorarium yang diterima petugas diduga tidak sesuai dengan nilai sebenarnya dan terdapat indikasi pemotongan;

Terdapat dugaan belanja fiktif pada pengadaan bahan bakar, pelumas, suku cadang, serta pemeliharaan kendaraan dan peralatan, di mana bon dan faktur pembelian diduga dibuat sendiri.

Kamil menilai kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Atas dasar itu, GEMPAR-SU mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, transparan, dan profesional guna memastikan adanya kepastian hukum serta mencegah kerugian negara yang lebih besar.

GEMPAR-SU menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih. (BI-06) )