Banteng Indonesia,- Sebuah aksi unjuk rasa damai digelar oleh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama berbagai elemen masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada Rabu (3/9/2025) pukul 10.00 WIB.
Aksi ini menyuarakan sejumlah tuntutan kritis menyikapi peristiwa nasional dan lokal. Aksi berlangsung tertib dan kondusif, diwarnai dengan orasi serta pembacaan sejumlah poin tuntutan.
Yang membedakan aksi ini adalah respons sangat positif dan hangat yang langsung diberikan oleh pimpinan DPRD Labura, menciptakan dinamika dialog yang konstruktif antara pengunjuk rasa dan wakil rakyat.
Momen paling signifikan dalam aksi tersebut adalah ketika Ketua DPRD Labuhanbatu Utara menyambut langsung para pengunjuk rasa.
Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa DPRD Labura menyambut baik aspirasi dari kawan-kawan HMI dan masyarakat Labura. Lebih lanjut, beliau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya karena aksi unjuk rasa ini dilakukan dengan cara yang damai dan kondusif, sebuah sikap yang sangat dia hargai terutama dalam melihat maraknya peristiwa aksi di berbagai tempat yang dilakukan dengan anarkis serta merusak fasilitas umum.
Di akhir sambutan, Ketua DPRD menegaskan komitmennya dengan menyatakan bahwa DPRD Labuhanbatu Utara menyambut baik aspirasi mahasiswa dan akan segera menyampaikan tuntutan tersebut ke DPRD Provinsi Sumatera Utara bahkan sampai ke pusat untuk ditindaklanjuti.
Sebelumnya, massa aksi yang dikordinasikan oleh Randy Pasaribu dengan koordinator lapangan Andre Ginting, membacakan sejumlah tuntutan yang tertuang dalam seruan aksi. Tuntutan tersebut antara lain meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolri dan Kapolda Sumut yang dianggap gagal menjamin rasa aman atas warganya serta tindakan refresif kepolisian dalam penanganan massa aksi yang menyampaikan aspirasi, mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan, serta meminta Ketua dan seluruh anggota DPRD Labura untuk menolak kenaikan gaji/tunjangan dan membatalkan fasilitas baru termasuk pensiunan.
Tuntutan lainnya adalah mendesak DPRD Labura untuk mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset dan menuntut peningkatan gaji guru dan dosen dan yang lebih layak.
Aksi ini mencerminkan kombinasi antara keprihatinan atas isu nasional yang memilukan di Republik Indonesia seperti kasus kematian Affan Kurniawan serta isu nasional yang lebih luas seperti reformasi institusi kepolisian, kebijakan tunjangan legislatif nasional, kesejahteraan pendidik, dan RUU Perampasan Aset.
Respon pro-aktif dari Ketua DPRD Labura patut diapresiasi sebagai sebuah contoh praktik terbaik dalam demokrasi deliberatif. Alih-alih terjadi ketegangan, yang terbentuk adalah ruang dialog dimana aspirasi disampaikan dengan santun dan ditanggapi dengan sikap terbuka dan komitmen untuk menindaklanjuti.
Pendekatan ini berpotensi meredam eskalasi konflik dan menunjukkan kematangan berdemokrasi di tingkat daerah.(BI-06)
Discussion about this post