Banteng Indonesia, – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Buru Selatan (Bursel) bersama sejumlah Pimpinan OKP yakni Pimpinan DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), DPD GANISA, PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan PC Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Bursel turut merayakan Hari Dies Natalis GMNI dan melakukan pembagian Takjil serta buka puasa bersama Minggu 23/3/2024.
Dalam Harla GMNI Ke 71 ini, Ketua DPC GMNI Bursel, Epot Latbual dan sejumlah OKP meminta kepada Pemerintah Daerah harus cepat berkreasi dan Inovasi dalam mendorong laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Bursel walaupun saat ini lagi efesiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat.
Sebab menurut mereka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah dapat didorong melalui berbagai faktor, seperti Sumber Daya Alam yang ada, SDM yang mumpuni, kebijakan dan infrastruktur yang terukur.
Menurut mereka pembangunan infrastruktur yang terukur dan berkualitas tinggi dapat meningkatkan daya tarik investasi bagi daerah. Pembangunan UMKM dan Bumdes yang terukur juga dapat meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.
Hal – hal tersebut harus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah.
Selain itu, Jelang lebaran Idul Fitri sejumlah OKP ini juga menyoroti Pemda Bursel agar mempercepat pembayaran Gaji PTT, ASN dan THR dalam rangka memenuhi kebutuhan para pegawai.
Ketua DPC GMNI, Epot Latbual, bersama Ketua DPD KNPI Dino Temarut, Ketua DPD GANISA, Mahdi Lesilawang, Ketua PC PMII, Akbar Derlaw dan Ketua PC SEMMI Randi Latuconsina juga meminta Pemda Bursel terutama Sekda Bursel dan Kadis Keuangan dapat menjelaskan kepada Publik terkait Keterlambatan Gaji PTT, ASN dan THR sejauh ini.
Sehingga dapat menjawab kegelisahan para pegawai dan masalah ini tidak menjadi bola liar di Media sosial dan Publik.
Ketua DPC GMNI bersama Ketua – Ketua OKP Lainnya berharap Bupati, Wakil Bupati, Sekda Bursel dan Kadis Keuangan
dapat menyikapi persoalan tersebut dengan cepat, sebagaimana keluhan para pegawai jelang Lebaran. Sehingga masalah ini tidak berlarut – larut dan berdampak negatif bagi pemerintah daerah. (BI-03)
Discussion about this post