Bawaslu Rapat Dengan Takeholder Terkait Pilkada

Bawaslu Rapat Dengan Takeholder Terkait Pilkada

Namlea – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buru melakukan rapat koordinasi stakeholder pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang berlangsung di Aula Hotel Grand Sarah Kota Namlea,”Sabtu (23/11/2024).

Kegiatan hari ini melibatkan unsur pemerintah Daerah Dinas Dukcapil dan Perwakilan OPD Pemda Buru,Kejaksaan Negeri Buru, Kepolisi Polres Buru, Kodim 1506 Namlea,OKP , Wartwan PWI, PWRI,toko Agama, Adat dan toko masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Fathi Haris Thalib mengatakan, agar persoalan mengenai hak pilih itu tidak terjadi masalah.Seperti,
warga yang mempunyai hak pilih tetapi terkendala oleh KTP-E, agar segerah datang ke dinas Dukcapil Kabupaten Buru, atau mendatangi instansi terkait untuk mengurus secepatnya,”Pungkaa Fathi Haris.

Lanjut-nya,mungkin sejauh mana warga yang belum mengambil KTP tetapi suda melakukan perekaman, agar segerah dinas terkait distribusikan secepat untuk masyarakat,supaya di hari H nanti, masyarakat bisa memberikan hak pilinya.

Atau masyarakat yang belum memiliki KTP-E segerah memberitahukan kepada pemerintah Desa agar melakukan pendataan dalam beberapa hari ini.

Karena di saat pengunaan hak pilih, setiap warga masyarakat Kabupaten Buru, wajib menujukan KTP-E,”Kata Ketua Bawaslu.

Kalau tidak ada KTP-E, masyarakat Kabupaten Buru bisa menujukan Biodata Warga Negara Indonesia (WNI) yang di keluarkan dinas Dukcapil, kerana data informasi ini sangat penting bagi Bawaslu dalam rangka melakukan pencegahan dilapangan.

Lalu kita juga takutkan, jangan sampai ada yang salah menyalagunakan Dokumen kerena ini sangat penting,”Tutur Haris.

Kemudian untuk kepolisian dan Satpol PP dalam masa tenang ini, nanti malam ada Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK).Sehingga nanti malam kita rapat Dan jam 12 Wit
kita lakukan pembersihan APK,” ungkapnya.

Kami juga berharap teman-teman media bisa menginformasikan kepada masyarakat Kabupaten Buru terkait dengan waktu minggu tenang, hak pilih dan larangan Politik Uang,”tutup ketua Bawaslu.(BI-04)