DPD PDI Perjuangan Maluku buka pendaftaran calon kepala daerah

Lensa Maluku,- Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Maluku tengah membuka pendaftaran calon kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur Maluku pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024.

“Pendaftaran bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan Provinsi Maluku terhitung mulai 17-30 April 2024,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Watubun, di Ambon, Senin.

Ia mengatakan, pendaftaran sekaligus penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah berdasarkan Instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor 6027.

Berdasarkan instruksi DPP PDIP untuk dilakukan pemetaan dan penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka DPD PDIP Maluku telah membentuk tim penjaringan.

“Hari ini kami ingin menyampaikan kepada publik di Maluku bahwa proses pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi Maluku, kami membuka secara serentak yang dimulai dari tingkat provinsi untuk menjaring gubernur dan wakil gubernur,” katanya.

Ia menyatakan PDIP memberi ruang kepada masyarakat, baik itu kader partai maupun kader bangsa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas terukur, tidak cacat di partai untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ketua Tim Penjaringan, James Maatita menyatakan proses pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran berlaku selama 14 hari ke depan.

“Hal ini juga berlaku serentak di 11 kabupaten/kota di Maluku, di tingkat DPD untuk bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur dan di DPC untuk bakal calon Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota,” katanya.

Ia menjelaskan, setiap bakal calon yang hendak mendaftar diri ke PDI Perjuangan bisa datang secara langsung maupun diwakilkan.

“Bagi bakal calon yang diwakilkan wajib menyertakan surat mandat dari bakal calon yang bersangkutan untuk disampaikan ke partai, ” ujarnya.

Hal utama dalam proses penjaringan, PDI Perjuangan tidak mengenal yang namanya mahar politik.

“Kita kerja sesuai mekanisme partai, tidak ada istilah mahar politik dalam proses penjaringan saat ini, ” tandanya.(DS)